Explore Pohuwato: Oktober 2025

Hujan Bukan Halangan! Camat Wanggarasi Resmikan Posyandu Desa Bohusami

Wanggarasi – Meskipun diguyur hujan deras, semangat pemerintah dan masyarakat Desa Bohusami tidak surut dalam pelaksanaan peresmian Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi. Acara tersebut resmi dibuka oleh Camat Wanggarasi yang turut hadir bersama perangkat kecamatan, pemerintah desa, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat setempat.

Peresmian Posyandu ini menjadi momen penting dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak di Desa Bohusami. Dengan hadirnya fasilitas ini, diharapkan pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, hingga edukasi gizi dapat berjalan lebih optimal serta dekat dengan masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat Wanggarasi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Desa Bohusami dan seluruh pihak yang telah berupaya mewujudkan fasilitas kesehatan tersebut. “Posyandu adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Semoga keberadaannya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa semangat masyarakat yang tetap hadir meski hujan deras menunjukkan tingginya kepedulian terhadap kesehatan dan pembangunan desa. “Cuaca tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersama-sama membangun desa. Ini bukti keseriusan kita dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri,” tambahnya.

Kegiatan peresmian berlangsung sederhana namun penuh makna, ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan fasilitas Posyandu. Acara juga disertai sosialisasi layanan kesehatan dan pembagian makanan tambahan bagi balita.

Dengan diresmikannya Posyandu ini, pemerintah Kecamatan Wanggarasi berharap pelayanan kesehatan di Desa Bohusami semakin meningkat serta mampu mendukung program penurunan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Explore Pohuwato)

#Desa, #Stunting

Pemerintah Kecamatan Wanggarasi Gelar Silaturahim dan Monitoring APBDes 2025 di Desa Limbula

Wanggarasi — Pemerintah Kecamatan Wanggarasi melaksanakan kegiatan silaturahim sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 di Desa Limbula, pada Jum'at (31 Oktober 2025)

Kegiatan ini dipimpin oleh Camat Wanggarasi bersama Sekretaris Camat (Sekcam), Ketua TP PKK Kecamatan, serta turut dihadiri oleh Kepala Desa Limbula, Amin Doholio, bersama jajaran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Limbula, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Camat Wanggarasi menyampaikan bahwa kegiatan silaturahim ini tidak hanya menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah kecamatan dan desa, tetapi juga bagian dari pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan APBDes 2025.

“Kami berharap melalui kegiatan monitoring ini, pelaksanaan APBDes dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah kecamatan hadir untuk memastikan bahwa setiap program betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kecamatan turut memberikan arahan terkait pentingnya sinergi program PKK desa dalam mendukung pembangunan wilayah, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Sementara itu, Kepala Desa Limbula, Amin Doholio, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan dari Pemerintah Kecamatan Wanggarasi. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Desa Limbula untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan desa secara akuntabel dan partisipatif.

“Kami bersyukur atas pembinaan ini, karena menjadi penguatan bagi kami dalam menjalankan program dan pengelolaan APBDes sesuai aturan. Kehadiran pemerintah kecamatan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja,” ungkapnya.

Ketua BPD Desa Limbula menambahkan bahwa BPD siap bersinergi dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam memastikan pelaksanaan program

desa sesuai dengan perencanaan dan aspirasi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi, pemeriksaan administrasi dan dokumen pelaksanaan APBDes 2025, serta ramah tamah bersama perangkat desa dan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Wanggarasi menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan pengawasan guna mendorong tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. (Explore Pohuwato)

Desa Huyula Tetapkan RKPDes dan Perubahan APBDes Tahun Berjalan

Huyula, Randangan — Pemerintah Desa Huyula, Kecamatan Randangan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta Perubahan APBDes tahun berjalan di Balai Desa Huyula.

Kegiatan dihadiri Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta perwakilan lembaga desa.

Dalam musyawarah tersebut, Pemerintah Desa menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam RKPDes. Selain itu, dilakukan pembahasan dan pengesahan Perubahan APBDes untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan program desa tahun ini.

Kepala Desa Huyula menyampaikan bahwa penetapan dokumen perencanaan desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat. “Semua keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama dan berdasarkan kebutuhan prioritas warga,” ujarnya.

Ketua BPD Huyula menegaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan secara transparan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan desa tepat sasaran.

Musyawarah berlangsung kondusif dan menghasilkan beberapa kesepakatan strategis terkait pembangunan desa, penguatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan penetapan dokumen tersebut, Pemerintah Desa Huyula menargetkan pelaksanaan program desa berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (Explore Pohuwato)

Kecamatan Marisa Rampungkan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes dan Musdesus Koperasi Desa Merah Putih Sesuai SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2025

Marisa, 28 Oktober 2025 – Pemerintah Kecamatan Marisa telah merampungkan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 yang diselenggarakan secara paralel dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kegiatan ini dilaksanakan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Musdesus untuk Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Musyawarah diikuti oleh Camat Marisa beserta jajaran, Kepala Desa , BPD, Tenaga Pendamping Profesional, serta unsur masyarakat dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan berjalan lancar, partisipatif, dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan desa.

Dalam arahannya, Camat Marisa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan koperasi dalam mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

“Melalui Musdes dan Musdesus ini, kita tidak hanya menyusun arah pembangunan desa, tetapi juga memastikan dukungan terhadap penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Musdesus Koperasi Desa Merah Putih sendiri berfokus pada pembahasan dan persetujuan dukungan desa terhadap pengembalian pinjaman KDMP, sebagaimana diamanatkan dalam SE Kemendes PDTT. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan lembaga ekonomi desa.

Dengan terselenggaranya kedua kegiatan tersebut, Kecamatan Marisa menjadi salah satu wilayah yang berhasil melaksanakan percepatan Musdes dan Musdesus sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Diharapkan, hasil keputusan ini dapat memperkuat perencanaan pembangunan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di tahun mendatang. (Explore Pohuwato)

#Desa, #KDMP

Penyaluran BLT Triwulan IV di Desa Popayato Berjalan Lancar dan Tepat Sasaran

Popayato – Pemerintah Desa Popayato menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Triwulan IV kepada warga penerima manfaat, bertempat di Kantor Desa Popayato. Penyaluran ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Setiap KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan atau total Rp900.000 per KPM untuk triwulan terakhir tahun ini.

Kepala Desa Popayato dalam sambutannya menyampaikan bahwa BLT Dana Desa merupakan program yang harus tepat sasaran dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan prioritas rumah tangga. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan pokok keluarga penerima, terutama menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Kegiatan penyaluran BLT turut dihadiri oleh BPD, Pendamping Lokal Desa, serta perangkat desa lainnya. Proses penyaluran berjalan tertib dengan tetap memperhatikan ketentuan dan melakukan pendataan secara transparan.

Selain itu, pihak pendamping desa mengingatkan pentingnya monitor

ing dan evaluasi berkelanjutan agar program BLT dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Popayato.

Dengan tersalurkannya BLT-DD Triwulan IV ini, Pemerintah Desa Popayato menutup rangkaian program pemberian bantuan langsung tunai pada tahun anggaran berjalan, sekaligus mempertegas komitmen dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat desa. (Adam)

#Desa, #BLT

Monitoring Pemerintah Kecamatan Lemito dan Tenaga Pendamping Profesional pada Unit Usaha Waserda BUMDes Kenari Damai Desa Kenari

Lemito – Pemerintah Kecamatan Lemito bersama Tenaga Pendamping Profesional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Unit Usaha Warung Serba Ada (Waserda) milik BUMDes Kenari Damai di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, pada [isi tanggal kegiatan]. Kegiatan ini bertujuan memastikan implementasi pengelolaan BUMDes berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Monitoring dilakukan dengan meninjau secara langsung aktivitas usaha Waserda, termasuk tata kelola administrasi, stok barang, manajemen pemasaran, dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, dilakukan pula diskusi bersama pengurus BUMDes untuk mendengarkan laporan perkembangan usaha, tantangan yang dihadapi, serta rencana pengembangan kedepannya.

Camat Lemito melalui perwakilan tim monitoring menyampaikan bahwa BUMDes merupakan pilar ekonomi desa yang harus didorong agar mampu mandiri dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. “Kami berharap BUMDes Kenari Damai terus meningkatkan inovasi usaha serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Pendamping Profesional memberikan masukan teknis terkait strategi peningkatan usaha, seperti pengelolaan keuangan
yang lebih tertib, penyesuaian harga barang, serta kolaborasi dengan pihak pemasok demi menjaga ketersediaan produk untuk masyarakat.

Kepala Desa Kenari bersama Direktur BUMDes Kenari Damai mengapresiasi kegiatan monitoring ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan BUMDes di desa. Mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dan melakukan pembenahan agar Waserda semakin maju dan mampu menjadi pusat ekonomi desa.

Dengan adanya pendampingan dan evaluasi rutin ini, diharapkan Unit Usaha Waserda BUMDes Kenari Damai dapat semakin berkembang dan menjadi contoh pengelolaan BUMDes yang profesional di Kecamatan Lemito. (Inda)

#Desa, #BUMDes

Desa Torosiaje Jaya Gelar Musrenbang Desa, Prioritaskan Program Pembangunan dan PemberdayaanTahun 2026

Popayato – Pemerintah Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Torosiaje Jaya dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pendamping Desa, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga desa, serta unsur perempuan dan pemuda.

Musrenbang Desa ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan desa yang menampung seluruh usulan masyarakat, untuk selanjutnya menjadi program prioritas di tahun anggaran mendatang. Usulan tersebut meliputi bidang pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan, serta penguatan kelembagaan desa.

Kepala Desa Torosiaje Jaya dalam sambutannya menyampaikan harapan besar terhadap hasil musyawarah tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa setiap usulan program benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Dengan Musrenbang ini, kita berharap pembangunan di tahun 2026 dapat lebih terarah, transparan, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi warga,” ujarnya.

Melalui forum ini, berbagai masukan dan rekomendasi dicatat sebagai bahan penyusunan dokumen RKPDes yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan APBDes Tahun 2026. Pemerintah Desa menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terselenggaranya Musrenbang Desa ini, Torosiaje Jaya melangkah pasti dalam memperkuat arah pembangunan dan mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. (Luth)

#Desa, #Musrenbang

Desa Bitubilotahu Tetapkan RKPDes Tahun 2026, Prioritaskan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Marisa – Pemerintah Desa Bitubilotahu, Kecamatan Marisa, secara resmi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 melalui Musyawarah Penetapan yang digelar di balai desa. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga desa.

Penetapan RKPDes ini menjadi dasar perencanaan pembangunan desa dalam satu tahun mendatang, mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan kemasyarakatan. Seluruh program yang tertuang sebelumnya telah melalui proses musyawarah dan penjaringan usulan dari masyarakat pada tingkat dusun.

Kepala Desa Bitubilotahu dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah desa untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “RKPDes ini merupakan hasil kesepakatan bersama. Kami mengutamakan program yang mendukung peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas layanan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ketua BPD Bitubilotahu juga menambahkan bahwa dokumen RKPDes yang telah disahkan akan menjadi acuan dalam penyusunan APBDes Tahun 2026. “Dengan penetapan ini, kami berharap pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan,” ungkapnya.

Pendamping Desa yang hadir dalam kegiatan tersebut turut memberikan apresiasi atas proses perencanaan yang partisipatif. Ia berharap pemerintah desa tetap me
ngedepankan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Melalui penetapan RKPDes ini, Pemerintah Desa Bitubilotahu optimis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat arah pembangunan desa secara berkelanjutan. Dokumen RKPDes yang telah ditandatangani akan segera disampaikan dan diinput ke dalam sistem perencanaan desa sesuai ketentuan yang berlaku. (W.Wartabone)

#Desa, #Perencanaan

BUMDes Bina Sejahtera Kembangkan Budidaya Ikan Nila di Desa Padengo

Duhiadaa – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Sejahtera Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor perikanan. Salah satu upaya yang saat ini sedang berjalan adalah program budidaya ikan nila dengan jumlah 8.000 ekor bibit yang telah ditebar di kolam milik BUMDes.

Ketua BUMDes Bina Sejahtera, dalam kesem
patan tersebut menjelaskan bahwa usaha ini bertujuan untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat serta menambah sumber pendapatan desa. “Kami berharap budidaya ikan nila ini dapat menjadi usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi desa, baik dari sisi ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Proses pemeliharaan ikan nila dilakukan dengan sistem pengelolaan yang terencana, mulai dari penebaran bibit, pemberian pakan, hingga monitoring kesehatan ikan secara berkala. Pemerintah Desa Padengo serta pendamping desa turut memberikan dukungan dalam pengembangan usaha ini, termasuk dalam aspek pendampingan teknis dan manajemen usaha.

Dengan pertumbuhan yang optimal, panen ikan nila diperkirakan dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Hasilnya nanti diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan meningkatkan ketersediaan pangan berbasis perikanan di desa.

Upaya pengembangan usaha budidaya ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemandirian desa serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. BUMDes Bina Sejahtera menargetkan ke depan usaha perikanan ini dapat diperluas, baik dari jumlah kolam maupun jenis ikan yang dibudidayakan. (Aslia)

#Desa, #BUMDes

BUMDes Molopoga Bangun Depot Air Bersih untuk Tingkatkan Kualitas Produk dan Pendapatan Desa

Karya Baru, Dengilo – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Molopoga Desa Karya Baru terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan unit usaha baru, yakni pembangunan depot air bersih. Program ini diinisiasi sebagai upaya untuk menghadirkan air minum dengan kualitas yang baik, sehat, dan memenuhi standar kesehatan, sekaligus menjadi sumber pendapatan baru bagi desa.

Kepala Desa Karya Baru menjelaskan bahwa pembangunan depot air ini merupakan hasil musyawarah desa bersama pengurus BUMDes Molopoga. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati air bersih yang layak konsumsi dengan harga terjangkau, sekaligus membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan BUMDes,” ujarnya.

BUMDes Molopoga menargetkan produksi dan penjualan sebanyak 100 galon per hari, dengan harga jual Rp 5.000 per galon. Dari perhitungan tersebut, potensi pendapatan harian mencapai Rp 500.000, atau sekitar Rp 15 juta per bulan jika beroperasi penuh.

Pengelola BUMDes memastikan seluruh proses produksi air minum akan melalui tahap uji laboratorium dan memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa air yang dihasilkan tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga aman dan menyehatkan bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Pohuwato, Andi Samir, SH, menyambut baik langkah inovatif BUMDes Molopoga tersebut.

“Inisiatif BUMDes Molopoga ini merupakan contoh konkret bagaimana desa mampu mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang paling penting adalah menjaga kualitas air agar selalu sesuai standar kesehatan, sehingga kepercayaan konsumen tetap tinggi dan usaha ini bisa berkelanjutan,” ungkapnya.

Dengan adanya depot air bersih ini, Pemerintah Desa Karya Baru berharap BUMDes Molopoga dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan usaha desa yang berorientasi pada kualitas produk, keberlanjutan usaha, dan kesejahteraan masyarakat. (Explore Pohuwato)

#Desa, #BUMDes

Musyawarah Desa Penetapan RKPDes 2026 dan DU RKPDes 2027 Desa Manunggal Karya Berjalan Partisipatif

Randangan, — Pemerintah Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 dan Daftar Usulan (DU) RKPDes Tahun 2027, bertempat di Balai Desa Manunggal Karya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Manunggal Karya beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan pemerintah Kecamatan Randangan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Manunggal Karya menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan RKPDes merupakan tahapan penting dalam siklus pembangunan desa, karena menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya.

“RKPDes bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi panduan arah pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh warga diharapkan berpartisipasi aktif,” ujar Kepala Desa.

Musyawarah Desa ini membahas secara rinci hasil musyawarah dusun (musdus) dan prioritas pembangunan yang telah diidentifikasi melalui pemetaan potensi dan permasalahan desa. Beberapa bidang yang menjadi fokus pembahasan meliputi pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, serta peningkatan kualitas layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Selain menetapkan RKPDes Tahun 2026, forum juga menyusun Daftar Usulan (DU) RKPDes Tahun 2027 yang akan diusulkan ke tingkat kecamatan sebagai bahan perencanaan pembangunan jangka menengah.

Perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Randangan mengapresiasi pelaksanaan Musdes yang berjalan tertib, demokratis, dan partisipatif.

“Desa Manunggal Karya menjadi contoh bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat,” ungkap perwakilan Kecamatan.

Musyawarah ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan RKPDes Tahun 2026 oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan peserta musyawarah, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap arah pembangunan Desa Manunggal Karya di tahun mendatang. (Ariefyanto. S)

#Desa, #Perencanaan

Monitoring Pelaksanaan Posyandu ILP di Desa Tahele: Kolaborasi Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan Tenaga Pendamping Profesional

Posyandu ILP Desa Tahele

Pemerintah Kecamatan Popayato Timur bersama Puskesmas Popayato Timur dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pelayanan kesehatan dasar masyarakat di tingkat desa.

Monitoring tersebut dihadiri oleh Camat Popayato Timur beserta jajaran pemerintah kecamatan, perwakilan dari Puskesmas Popayato Timur, serta Tenaga Ahli, Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Selama kegiatan, tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan Posyandu yang mencakup pemeriksaan ibu hamil, balita, imunisasi, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tim menemukan bahwa antusiasme masyarakat Desa Tahele cukup tinggi terhadap kegiatan Posyandu ILP. Para kader Posyandu bersama tenaga kesehatan setempat menunjukkan semangat dan koordinasi yang baik dalam memberikan pelayanan. Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti perlunya peningkatan sarana pendukung kegiatan Posyandu serta penguatan kapasitas kader dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan.

Camat Popayato Timur dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posyandu ILP. “Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di desa. Kami berharap kegiatan ini terus ditingkatkan dengan dukungan semua pihak, agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program ini,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Puskesmas Popayato Timur menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan teknis dan pembinaan bagi kader Posyandu. Tenaga Pendamping Profesional juga berperan aktif dalam memastikan integrasi kegiatan Posyandu dengan perencanaan dan pemanfaatan dana desa agar keberlanjutan program dapat terjamin.

Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan pelaksanaan Posyandu ILP di Desa Tahele dapat terus berjalan dengan baik, menjadi contoh bagi desa lainnya, serta berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Popayato Timur. (Pamungkas AH)

#Desa, #Stunting, #ILP

Musyawarah Antar Desa Popayato Bahas Transformasi UPK Eks PNPM Menjadi BUMDesMa “Popayato Mandiri”

MAD Transformasi UPK Eks PNPM menjadi BUMDes Bersama

Popayato – Pemerintah Kecamatan Popayato bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) dengan nama “Popayato Mandiri”, yang berlangsung di aula Kantor Camat Popayato, Minggu (19/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Popayato, Ketua BKAD, para Kepala Desa se-Kecamatan Popayato, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD, serta unsur masyarakat desa.

Dalam sambutannya, Camat Popayato menyampaikan bahwa “Transformasi ini bertujuan agar aset eks PNPM dapat terus dikelola secara legal, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BKAD Popayato menjelaskan bahwa pembentukan BUMDesMa “Popayato Mandiri” menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi antar desa melalui pengelolaan aset bersama. “Selama ini UPK berperan dalam pelayanan keuangan bergulir. Ke depan, BUMDesMa akan dikembangkan lebih luas lagi, tidak hanya di bidang simpan pinjam, tetapi juga sektor produktif dan usaha ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato (Nelsih Yana, SE., M.Si), bahwa transformasi UPK menjadi BUMDesMa merupakan amanat dari Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Transformasi UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama, juga menegaskan pentingnya penyusunan AD/ART, struktur pengurus dan pengawas BUMDesMa, serta legalisasi badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan terbentuknya BUMDesMa “Popayato Mandiri”, diharapkan pengelolaan aset dan dana eks PNPM Mandiri Perdesaan dapat lebih bermanfaat, berkelanjutan, serta menjadi motor penggerak ekonomi antar desa di wilayah Popayato. (Explore Pohuwato)

#Desa, BUMDes, #BUMDesMa, #PNPM

“Bendera Ibu Hamil” : Langkah Kreatif Puskesmas, bersama Pemerintah Kecamatan & Desa memantau Kesehatan Ibu Hamil di Kec. Popayato Timur

Pemasangan Bendera dan pemberian ikan dan sayur segar kepada Ibu Hamil di Desa Bunto Kec. Popayato Timur

Popayato Timur, Pohuwato — Puskesmas Popayato Timur kembali melahirkan inovasi kreatif di bidang kesehatan masyarakat. Melalui program “Bendera Ibu Hamil”, kini setiap rumah ibu hamil di wilayah Kecamatan Popayato Timur dipasangi bendera berwarna sebagai penanda kondisi kehamilan. Program ini diinisiasi oleh Kepala Puskesmas Popayato Timur, Ismail Rahama, SKM., sebagai bentuk upaya meningkatkan pemantauan kesehatan ibu hamil secara cepat dan terpadu.

Dalam inovasi ini, terdapat tiga warna bendera dengan makna yang berbeda:

Bendera Merah menandakan ibu hamil dengan kondisi KEK (Kekurangan Energi Kronik) atau Resti (Resiko Tinggi), sehingga memerlukan perhatian dan pemantauan khusus dari petugas kesehatan.
Bendera Kuning diberikan kepada ibu hamil dengan kondisi normal, namun tetap dalam pengawasan rutin tenaga medis.
Bendera Hijau menandakan ibu hamil yang mendekati masa persalinan, sehingga masyarakat dan tenaga kesehatan dapat siaga untuk memberikan pertolongan pertama jika diperlukan.

Menurut Ismail, Kepala Puskesmas Popayato Timur, inovasi ini bukan hanya simbol, tetapi juga strategi komunikasi visual yang efektif antara tenaga kesehatan, aparat desa, dan masyarakat sekitar.

“Melalui pemasangan bendera ini, kita ingin semua pihak bisa ikut memantau kondisi ibu hamil di lingkungan masing-masing. Jika terlihat bendera merah, misalnya, masyarakat bisa segera memberi tahu petugas kesehatan untuk tindakan cepat,” ujarnya.

Program ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan dan desa, karena dinilai mampu memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko kehamilan, sekaligus meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Mendes PDT Yandri Susanto Masuk Tiga Besar Menteri Berkinerja Terbaik Versi SPIN

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berhasil menempati posisi tiga besar dalam survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri di kabinet Prabowo–Gibran.

Survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 itu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Yandri mencapai 66,9 %, berada di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (67,5 %) dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (67,3 %).

Yandri dinilai berhasil menjadikan pembangunan desa sebagai bagian penting strategi pemerataan ekonomi nasional di era pemerintahan Prabowo–Gibran. (Explore Pohuwato)

#Desa

Kementerian Koperasi dan UKM Letakkan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Bumi Bahari

Popayato — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) bersama berbagai pihak resmi melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, pada Jumat (17/10/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi masyarakat desa melalui wadah koperasi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan hasil kolaborasi antara KemenKopUKM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, serta dukungan penuh dari TNI.

Camat Popayato dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pembangunan koperasi ini diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. “Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat yang mendorong kemandirian desa sekaligus memperkuat sektor UMKM,” ujarnya.

Kegiatan peletakan batu pertama turut dihadiri oleh Pemerintah desa, tokoh masyarakat, Pendamping Koperasi, Pendamping Desa serta unsur TNI yang terlibat langsung dalam mendukung pembangunan fisik koperasi. Kepala Desa Bumi Bahari dalam keterangannya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. “

Kami berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat Desa Bumi Bahari,” ujarnya.

Selain menjadi pusat ekonomi, koperasi ini nantinya juga akan dikembangkan sebagai sarana pendidikan kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, serta pengelolaan produk unggulan desa. Dengan kolaborasi multi-pihak ini, Desa Bumi Bahari diharapkan menjadi contoh sukses penerapan konsep koperasi modern yang berakar dari semangat kebersamaan dan nasionalisme.

Pembangunan Koperasi Merah Putih ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan dan akan segera beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat. (Luth)

#Desa, #KDMP

Profil : Farid Hubu, ST (Tenaga Ahli Madya P3MD Provinsi Gorontalo)

Farid Hubu, ST

Farid Hubu, ST merupakan salah satu Tenaga Ahli Madya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Gorontalo yang dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam mendampingi pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa. Saat ini, ia juga dipercaya sebagai Person in Charge (PIC) Pemanfaatan Dana Desa di tingkat provinsi, yang berperan penting dalam memastikan pelaksanaan program desa berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Sebagai seorang sarjana teknik (ST), Farid Hubu memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman teknis yang kuat, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan, infrastruktur desa, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Pendekatannya yang sistematis, komunikatif, dan berbasis data membuatnya mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa.

Dalam menjalankan tugasnya, Farid Hubu aktif memberikan pendampingan teknis, supervisi, serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, baik yang bersifat fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Ia juga berperan dalam mendorong inovasi pemanfaatan Dana Desa agar tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan ekonomi produktif masyarakat desa melalui pengembangan potensi lokal.

Dengan komitmen dan profesionalismenya, Farid Hubu menjadi salah satu figur penting dalam mendorong terciptanya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di Provinsi Gorontalo, sejalan dengan semangat P3MD untuk memperkuat kemandirian desa melalui pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. (Explore Pohuwato)

#Desa, #Profil, #TPP

Desa Bumi Bahari Gelar Musrenbang Desa, Warga Antusias Bahas Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Musrenbang Desa Bumi Bahari

Popayato, — Pemerintah Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, menggelar kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tahun 2026 yang berlangsung di Balai Pertemuan Desa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Popayato, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok warga.

Musrenbang Desa merupakan forum penting bagi masyarakat untuk menyusun arah pembangunan desa secara partisipatif. Dalam sambutannya, Kepala Desa Bumi Bahari menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan menetapkan program prioritas pembangunan tahun mendatang.

“Kami berharap Musrenbang Desa ini menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Popayato dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. “Usulan yang muncul dari Musrenbang Desa harus realistis, sesuai kemampuan anggaran, dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” tuturnya.

Dari hasil musyawarah, peserta sepakat menetapkan beberapa prioritas pembangunan tahun 2026, di antaranya peningkatan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, serta peningkatan layanan kesehatan (Pencegahan Stunting) dan pendidikan.

Tenaga Pendamping Profesional juga turut memberikan pandangan teknis terkait penyusunan RKPDes agar setiap program yang diusulkan dapat terukur dan sesuai regulasi. Musyawarah berlangsung dengan tertib dan penuh semangat gotong royong.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan hasil Musrenbang Desa Bumi Bahari dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026, serta menjadi langkah awal mewujudkan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa. (Luth)

#Desa, #Musrenbang

Revitalisasi BUMDes Digelar di Desa Manawa, Kec. Patilanggio

Musyawarah Desa Khusus Revilatisasi BUMDes

Patilanggio, — Pemerintah Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, menggelar Musyawarah Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlangsung di Balai Desa Manawa. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Patilanggio, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, Tenaga Pendamping Profesional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, serta tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok usaha desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Manawa menyampaikan bahwa musyawarah ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kembali peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat. “Revitalisasi ini menjadi momentum agar BUMDes dapat kembali aktif, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga desa,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Hikmah Dwilokita Ishak, menegaskan bahwa revitalisasi BUMDes bukan sekadar mengganti pengurus, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan dan arah usaha.

“Revitalisasi ini bertujuan untuk memastikan BUMDes beroperasi sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berkelanjutan. BUMDes harus mampu membaca potensi lokal serta mengembangkan unit usaha yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa,” ujar Hikmah.

Ia juga menambahkan bahwa pendampingan akan terus dilakukan agar hasil musyawarah ini tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kegiatan ekonomi yang produktif.

Melalui musyawarah tersebut, peserta sepakat untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan BUMDes serta menyusun rencana pengembangan usaha baru di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan hasil bumi lokal.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan hasil revitalisasi ini dapat menghidupkan kembali peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Manawa. (Maleo)

#Desa, #BUMDes

Profil : Drs. Yakop Mohamad, SE., M.Sc., M.Si (Koorprov P3MD Provinsi Gorontalo)

Drs. Yakop Mohamad, SE., M.Sc., M.Si

Drs. Yakop Mohamad, SE., M.Sc., M.Si merupakan sosok profesional yang dikenal luas dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan magister di bidang manajemen serta ilmu sosial, ia memiliki kemampuan analitis dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola program-program pemberdayaan di tingkat provinsi.

Sebagai Koordinator Provinsi (Koorprov) P3MD Gorontalo, Yakop Mohamad memegang peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan dan pendampingan program desa berjalan efektif sesuai arah kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di bawah kepemimpinannya, tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Gorontalo terus berupaya meningkatkan kapasitas desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan Dana Desa yang transparan dan berkelanjutan.

Dengan gaya kepemimpinan yang komunikatif dan kolaboratif, Yakop Mohamad dikenal mampu menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping desa, dan masyarakat. Ia aktif mendorong inovasi pembangunan desa berbasis potensi lokal serta menekankan pentingnya sinergi antar pihak untuk mewujudkan desa mandiri dan sejahtera di Provinsi Gorontalo.

Selain tugas teknis, Yakop Mohamad juga berkomitmen terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendamping, baik melalui pelatihan, monitoring, maupun supervisi berkelanjutan. Kiprahnya mencerminkan dedikasi kuat terhadap pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan sosial. (Explore Pohuwato)

#Desa, #Profil, #TPP

Desa Iloheluma Gelar Musyawarah Desa Penetapan RKPDes TA. 2026

Foto : Musyawarah Desa Penetapan RKPDes

Patilanggio, — Pemerintah Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026, bertempat di aula kantor desa setempat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Iloheluma beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan kelompok masyarakat. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Patilanggio yang turut memberikan arahan terkait pentingnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Iloheluma menyampaikan bahwa RKPDes merupakan dokumen penting sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. “Musyawarah ini menjadi wadah bagi kita semua untuk menyatukan pandangan dan menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Musyawarah berlangsung secara terbuka dan partisipatif, di mana peserta aktif menyampaikan usulan program prioritas yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Setelah melalui proses diskusi dan penyelarasan dengan hasil musyawarah dusun, forum akhirnya menetapkan RKPDes Tahun 2026 Desa Iloheluma sebagai dasar penyusunan APBDes tahun mendatang.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Hikmah Dwilokita Ishak) Kabupaten Pohuwato yang menghadiri kegiatan ini, menegaskan pentingnya kesesuaian antara RKPDes dan dokumen perencanaan jangka menengah desa (RPJMDes). “RKPDes yang disusun dengan baik akan menjadi pedoman utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil musyawarah oleh perwakilan peserta dan Pemerintah Desa. Dengan ditetapkannya RKPDes 2026 ini, diharapkan pembangunan di Desa Iloheluma dapat semakin terarah dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Opan)

#Desa, #Perencanaan

Penyaluran BLT Triwulan IV Tahun 2025 di Desa Banuroja Berjalan Lancar

Penyaluran BLT Triwulan IV Desa Banuroja

Banuroja, Randangan — Pemerintah Desa Banuroja Kecamatan Randangan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Triwulan IV Tahun 2025, bertempat di Kantor Desa Banuroja

Penyaluran BLT ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Masing-masing KPM menerima bantuan tunai sesuai ketentuan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Kepala Desa Banuroja dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyaluran BLT ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. “Kami berharap bantuan ini digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan pokok keluarga. Pemerintah Desa akan terus berupaya menjaga transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan ini,” ujarnya.

Kegiatan penyaluran turut disaksikan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), dan aparat desa, guna memastikan proses berjalan tertib dan sesuai prosedur. Seluruh penerima BLT tampak antusias dan bersyukur atas bantuan yang diberikan.

Dengan tersalurnya BLT Triwulan IV ini, Pemerintah Desa Banuroja menutup rangkaian penyaluran bantuan sosial Dana Desa tahun 2025 dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Wiyadi)

#Desa, #BLT

Label