Rapat yang berlangsung dengan penuh dinamika tersebut dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain Dinas PMD, Inspektorat, Camat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta Asosiasi Kabupaten Badan Permusyawaratan Desa (Askab BPD). Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas perencanaan desa, mulai dari penyusunan dokumen RKPDes hingga sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Evaluasi juga difokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran desa, termasuk ketepatan sasaran program serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Selain itu, pengelolaan keuangan desa menjadi perhatian utamadalam rapat ini, khususnya terkait penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami sistem keuangan desa agar mampu meminimalisir kesalahan administratif maupun potensi penyimpangan.
Salah satu agenda penting yang turut dibahas adalah rencana pelaksanaan audit khusus terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Audit ini direncanakan sebagai langkah evaluatif untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik. Hasil dari pertemuan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. (asm - Explore Pohuwato)
#Desa







